DANREM 052/WIJAYA KRAMA: HIDUP adalah AMANAH

    Komandan Korem 052/Wkr Kolonel Kav Wawan Ruswandi memberikan pengarahan  kepada  para Calon Babinsa yang telah melaksanakan orientasi selama 2 (dua) bulan di Korem 052/Wkr bertempat di aula Sudirman Makorem 052/Wkr, Karawaci Tangerang, Rabu (04/12).

    Dalam pengarahan, Danrem 052/Wkr mengatakan bahwa dalam masa orientasi satuan ke wilayahan yang diberikan oleh Korem 052/Wkr ini belum mencukupi secara teori dalam membentuk Calon Babinsa yang akan di tempatkan di Kodim jajaran Korem 052/Wkr namun setidaknya kita berharap kalian bisa merubah pola pikir yang tadinya dari  Satpur maupun Banpur ke wilayah Teritorial, kalau di Pasukan / Satpur maupun Banpur tentang pola pembinaanya dalam hubungan kelompok, pembentukan Disiplin, Jiwa Korsa dan Karakter Militer secara pribadi yang selalu terawasi dan siap di operasionalkan.

    Kalian sekarang secara pribadi / perorangan dipersiapkan untuk menjadi Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang tidak terawasi secara langsung namun dituntut kedewasaannya, disiplin, loyalitas, kehormatan, kebanggaan, mau berinovasi, dapat membina dan menguasai  wilayah binaannya dan dikenal di lapangan serta di cintai oleh masyarakat di wilayah binaannya nanti.

    Kalian saat masuk di satuan barumu jangan melanggar dan memberatkan satuanmu dan harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu karena kalian adalah harapan keluarga  anak, istri, satuan dan umumnya Bangsa dan Negara. Kalian harus menyadari bahwa kehidupan adalah amanah jangan menjadi tujuan, ingat sifat manusia itu tidak akan ada puasnya karena setiap orang diciptakan hidup ini ada tingkatannya maka dari itu jangan memaksakan kehendak namun banyaklah berbuat kebaikan, berdoa dan pandai bersyukur serta mensyukuri apa yang telah diberikan,sehingga hidup kita menjadi tenang.

Ratusan Massa Hadang PN Jakbar, Eksekusi Rektor Usakti Kembali Gagal

    Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali gagal membacakan putusan eksekusi terhadap sembilan Rektor Universitas Trisakti, Rabu (06/11). Ratusan massa pendukung termohon eksekusi terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan sejak pagi hari siap siaga menghadang di pintu masuk Jalan S.Parman no.1, Grogol Jakarta Barat.

    Melihat adanya ratusan massa yang menghadang, petugas eksekusi PN Jakbar yang dipimpin H.Sulaiman terpaksa batal membacakan putusan eksekusi. Perlu diketahui, Yayasan Trisakti vs Rektor ini sudah ketiga kalinya terjadi gagal eksekusi.

    Para mahasiswa pendukung Rektor melakukan orasi, bahwa Pihak Yayasan Trisakti bukanlah sebagai pendiri dan pemilik kampus Usakti. Menurut mereka kampus Universitas Trisakti (Usakti) didirikan oleh Pemerintah RI. ‘Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah RI, maka seluruh asset Trisakti adalah milik Negara’, kata sejumlah mahasiswa sambil membentangkan spanduk berbagai ukuran. Bahkan ada spanduk berukuran besar terpampang di depan kampus: “Milik Negara Dilarang Eksekusi”.

    Pihak PN Jakbar sendiri terpaksa mundur dan batal pembacaan eksekusi itu karena menghindari hal yang tidak diinginkan. Petugas mengaku tidak ingin terjadi bentrok fisik antara pelaksana eksekusi dengan massa penghadang. Apalagi jumlah massa itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas eksekusi yang juga dijaga ketat pihak Kepolisian.

    Beberapa waktu yang lalu diberitakan kasus eksekusi ini terjadi karena pihak Yayasan Trisakti dan Rektor Usakti saling gugat-menggugat di Pengadilan perihal kepemilikan kampus Universitas Trisakti tersebut dan akhirnya dimenangkan oleh pihak Yayasan. Kemudian pihak Yayasan mengajukan permohonan eksekusi terhadap sembilan orang Rektor Trisakti, salah satunya adalah Thoby Mutis, agar para Rektor tidak boleh melakukan kegiatan aktifitas apapun di dalam kampus tersebut.

    Namun para Rektor melakukan perlawanan dengan didukung para mahasiswa, karyawan dan termasuk dukungan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ketika itu menjadi Kuasa Hukum termohon eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi sampai saat inipun gagal.

Akhirnya Karyawan Bertemu Pihak Manajemen RS Sumber Waras

   Karyawan RS Sumber Waras kembali melakukan unjuk rasa di halaman halaman RS Sumber Waras, Senin (21/10/2013). Aksi unjuk rasa dilatarbelakangi rasa solidaritas terkait adanya PHK secara sepihak oleh pihak manajemen Rumah Sakit terhadap delapan orang rekan kerja mereka.

   Akhirnya setelah melakukan aksi unjuk rasa ke-4 ini, pihak manajemen Rumah Sakit Sumber Waras baru muncul. Siang hari diadakan dialog antara karyawan dan pihak manajemen dengan dimediasi dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat. Mereka membuat Kesepakatan Bersama.

     Kesepakatan Bersama isinya antara lain:

1.    Manajemen dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari ini akan mengadakan dialog dengan karyawan dan mengundang Kemenkes, Depnaker, Dinas Kesehatan, dan Sudin Kesehatan, untuk membahas masalah PHK dan lain-lain masalah yang selamaini timbul sehingga tercapainya suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung.

2.  Manajemen segera akan mengadakan pembenahan manajemen RS secara terbuka demi tercapainya RS Sumber Waras yang lebih baik.

3.  Karyawan berjanji tidak akan melakukan aksi demo/sweeping terhadap karyawan lainnya dan semua aktifitas mnajemen dan karyawan berjalan sebagaimana mestinya.

4.     Semua pihak diharuskan menjaga suasana agar pelayanan kesehatan di RS tetap berjalan kondusif, dan bagi yang melanggar kan diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     ‘Kesepakatan Bersama’ ini dibuat dan ditanda-tangani oleh para pihak. Pihak Manajemen: Dr. Med Jan Djukardi (Direktur Utama), Surya Gupta (Wakil Dirut), Abraham Tedjanegara (Direktur Umum dan SDM), Samsudin Sah (Direktur Keuangan). Pihak Karyawan: Drg. Hero W, Dr. Munandar M, Rusdi, Darotin. Kemenkes: Dr. Achmad Agus, Dinkes Provinsi DKI Jakarta: Dr. Mangisi, Sudinkes Jakbar: Solichin.

Karyawan RS Sumber Waras Kembali Unjuk Rasa

   Pihak management Rumah Sakit Sumber Waras belum menanggapi di balik pemberhentian delapan karyawannya. Aksi unjuk rasa ini merupakan kelanjutan aksi unjuk rasa pada awal bulan Oktober 2013, kembali berlangsung di halaman RS Sumber Waras, Sabtu (12/10/2013). Karyawan-karyawan hanya mempertanyakan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap delapan rekan mereka tersebut yang tergabung PUK SP KEP SPSI RS Sumber Waras .

   Aksi unjuk rasa dilatarbelakangi rasa solidaritas terkait adanya PHK secara sepihak oleh pihak management Rumah Sakit terhadap delapan orang rekan kerja mereka. Ke-8 korban  PHK sepihak oleh pihak management RS hanya karena mereka memperjuangkan hak-hak karyawan RS Sumber Waras. Mereka menuntut janji pihak Rumah Sakit yang berjanji memberikan upah tambahan di luar uang gaji. Uang tambahan yang dijanjikan Direktur RS Jan Djukardi sebesar Rp 200.000,- per bulan, terhitung berlaku sejak bulan Juli 2013.

   Adapun ke delapan karyawan RS Sumber Waras yang di-PHK adalah dua orang apoteker, yaitu Rusdi dan Elsina, seorang petugas sekuriti bernama Sri Rahayu, seorang petugas administrasi bernama Darotin, seorang perawat pelaksana bernama Kandace Napitupulu, serta tiga orang perawat bernama Rosna Sitorus, Endah dan Putri.

   Berdasarkan surat pemecatan yang ditandatangani oleh Direktur RS Dr.Med.Jan Djukardi ditujukan ke delapan karyawan, pihak Rumah Sakit yang  menilai karyawan bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran, seperti mogok kerja yang tidak sah, masuk kerja terlambat, dan pulang sebelum waktunya. Menurut Rosna kepada Warta Otonomi,


“Sejak dikeluarkan Surat Pemecatan terhadap 8 Karyawan tersebut, pihak management tidak pernah menampakkan hidung di lingkungan RS”. 

Muspiko Jakarta Barat Memusnahkan Belasan Ribu Miras

Jajaran Muspiko (Musyawarah Pimpinan Kota) Jakarta Barat, Kapolres Jakbar Kombes M. Fadil Imran, Walikota Jakbar H. Fatahillah dan Dandim 0503/JB Letkol Arm Eric Christin Simanjuntak, melaksanakan pemusnahan barang bukti kasus Tindak Pidana Umum di halaman Mapolsek Palmerah, Jakarta Barat, Senin (08/07/13).

Barang yang dimusnahkan antara lain: 14.134 minuman keras (Miras), 1.070.000 keping VCD/DVD bajakan/film porno serta 400.000 buah petasan dengan menggunakan Stoom Walls. Acara pemusnahan ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1434 Hijriah, dan dihadiri Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi kemasyarakatan.

Kapolres Jakarta Barat mengatakan, selama dua minggu jelang Bulan Suci Ramadhan, pihaknya adakan operasi razia cipta kondisi di seluruh wilayah Jakarta Barat dengan harapan masyarakat dapat menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk, aman, dan nyaman.

"Selain memusnahkan belasan ribu miras, VCD/DVD dan petasan, kami juga telah lakukan sosialisasi dan tindakan preventif kepada sejumlah tempat hiburan malam agar mengatur jam operasionalnya sepanjang Ramadhan, begitu juga dengan toko swalayan yang menjual miras, kami harap selama Bulan Suci jangan menjualnya," imbau Fadil.

Fadil Imran juga mengimbau kepada para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, dan ormas, agar tidak melakukan razia sendiri selama bulan suci Ramadhan.

"Kami harap seluruh elemen masyarakat ada kerja sama dengan polisi. Jika ada pelanggaran di wilayah laporkan kepada kami, maka kami yang akan menindak,.Jangan main hakim sendiri, itu tidak benar," ujarnya.

Selain itu, kata Fadil, pihaknya juga telah melakukan upaya lainnya, yakni menutup panti pijat, bilyar, warung remang-remang, dan hal lainnya yang dapat mengganggu ke khusyukan ibadah puasa.  (AgungS 301)

Silaturahmi FKPK Jakarta Barat dengan Ormas

Jakarta, Newsistana.com 

Forum Komunikasi Pimpinan Kota (FKPK) Jakarta Barat mengadakan silaturahmi dengan para Pimpinan dan Pengurus Ormas se Jakarta Barat seperti FBR, Forkabi, FPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna dan lainnya, bertempat Gedung B Kantor Walikota Jakarta Barat Lantai II Ruang MH Thamrin, Rabu (03/07/13) yang dihadiri sekitar 400 orang.

Walikota Jakarta Barat H. Fatahillah mengajak para Camat, Lurah, Kepolisian, TNI, Ormas dan Masyarakat untuk sepakat mengamankan wilayah Jakarta Barat khususnya menyongsong bulan suci Ramadhan. “Merupakan amanah kita bersama untuk menciptakan suasana aman menyongsong bulan suci Ramadhan sehingga khusyuk dapat beribadah,” katanya.

Ia berpesan apabila di kemudian hari terjadi masalah, segera kita selesaikan dengan cara musyawarah, tidak perlu dengan cara keributan. Kampung kite kalo bukan kite nyang ngurusin siape lagi, “Hidup Jakarta Barat”. Sementara para Camat, Lurah dan Aparat terkait di wilayahnya diimbau menjalankan tugas pokok sesuai aturan. ”Untuk menjaga lingkungan wilayah Jakarta Barat aman dan tertib.” Perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait, tambah Walikota.

Kapolrestro Jakarta Barat Kombes Pol M. Fadil Imran mengatakan bersama-sama kita menjaga wilayah Jakarta Barat agar aman dan kondusif. “Kondisi seperti ini agar dapat dipertahankan karena damai itu indah,” ujarnya. Menurutnya, kalau sampai terjadi bentrokan di Jakarta Barat biasanya hanya karena masalah kecil seperti sengketa penguasaan tanah, lahan parkir, soal pribadi, atau soal lalu lintas. Menyinggung masalah narkoba, Kapolres mengajak semua pihak untuk bersama-sama memeranginya. “Narkoba itu musuh kita bersama yang harus kita perangi. Kalau dulu kita memerangi penjajah Belanda, kita sekarang memerangi narkoba,” tandasnya.

Kapolres berpesan ke seluruh Babinkamtibmas agar lebih rajin lagi bersilaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama atau ormas yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai ketentuan selama Ramadhan tempat hiburan tertentu pada jam tertentu harus tutup. ”Kalau ada tempat hiburan yang berani melanggar ketentuan akan ditindak,” tegasnya. Selain itu pihaknya juga meminta bantuan dari masyarakat untuk menjaga keamanan selama bulan Ramadhan. “Polisi tak ada artinya, tanpa bantuan dari masyarakat.”

Dandim 0503/JB Letkol Arm Eric Christian Simanjuntak menambahkan kondisi keamanan di Jakarta Barat saat ini kondusif. “Jakarta Barat selama ini aman. Di Jakarta Barat paling enak, nyaman tak terjadi gangguan keamanan,” ujarnya. Dikatakan, di tengah masyarakat  pasti terjadi gesekan namun yang terjadi di Jakarta Barat segera dapat diatasi. Untuk menjaga keamanan lingkungan seperti sistem keamanan keliling (siskamling), lanjutnya, harus dimulai dari diri lingkungan yang kecil mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. “Kita boleh mempunyai keinginan tapi jangan memaksakan kehendak. Kita menganut demokratis bukan anarkis,” tandasnya.

Dandim juga menegaskan narkoba itu musuh bersama. Masyarakat jangan hanya berkoar tapi turut membantu menanggulangi ancaman narkoba. “Jangan sampai malah masyarakat misalnya ada anggota ormas yang jadi pemakai narkoba, ‘NO DRUG’ jangan hanya jadi slogan,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakbar, I Made Suarnawan juga menyinggung masalah narkoba. Diingatkan agar masyarakat jangan sampai terjerat dengan perkara narkoba karena ancaman hukumannya sangat berat bahkan bisa hukuman mati. Diminta masyarakat menghindari perbuatan yang melanggar hukum terutama masalah narkoba karena kalau sudah terkena narkoba sulit untuk diobati. “Lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujarnya.

Dandim 0503/JB: ’Tugas Intelijen Ke Depan Semakin Berat’

Jakarta, Newsistana.com

Komandan Komando Distrik Militer 0503/Jakarta Barat, Letnan Kolonel Arm Eric Christian Simanjuntak, SH mengatakan, Latihan Taktis Intelijen (Lattis Intel) adalah merupakan program Kodim 0503/JB Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan meningkatkan kemampuan perorangan dan satuan secara optimal di lapangan.

Demikian disampaikan Dandim 0503/JB saat membuka Latihan Taktis Intelijen Kodim 0503/JB yang dihadiri oleh para Komandan Komando Rayon Militer (Danramil), Perwira Staf, seluruh anggota unit Intel, dan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) jajaran Kodim 0503/JB di Aula Makodim 0503/JB, Jalan S.Parman No.3, Jakarta Barat, Senin (24/06).

Letkol Arm Eric meminta seluruh peserta Lattis untuk mengikuti latihan secara sungguh-sungguh, sehingga pada saat di lapangan dapat di aplikasikan sesuai apa yang sudah diserap dan dipahami saat latihan.

”Serap dan pahami dengan sungguh-sungguh selama latihan taktis intelijen berlangsung, sehingga saat di lapangan, baik kemampuan perorangan maupun satuan akan dicapai secara optimal,” tegas Dandim.

Dandim menegaskan, bahwa tugas intelijen ke depan baik perorangan maupun satuan semakin berat, oleh karena itu, dengan latihan ini dapat dimanfaatkan secara sungguh-sungguh dan dipelihara serta dikembangkan soliditas dan kebersamaan sesama Prajurit selama latihan berlangsung. 

Pengukuhan Ketua Mitra Jaya Koramil 04 Cengkareng

Jakarta, Newistana.com

Di halaman Markas Komando Rayon Militer 04 Cengkareng berlangsung pengukuhan Ketua Mitra Jaya 04 Cengkareng oleh Kapten Arh Mardin Danramil 04 Cengkareng Kodim 0503/JB, Sabtu (15/06/13).

H. Sanusi Abdul Rahman terpilih sebagai Ketua Mitra Jaya Koramil 04 Cengkareng periode 2013 - 2016. Tema “Dengan Mewujudkan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat Melalui Mitra Jaya Koramil 04 Cengkareng yang Bersih dan Berwibawa”.

Pengukuhan ini dihadiri Dandim 0503/JB yang diwakili oleh Pasimin Kapten Arh Agus Suprahman, Kapolsek Cengkareng Kompol M. Iqbal Simatupang, Camat Cengkareng yang diwakili oleh M. Soleh, Lurah, dan para undangan lainnya.

Kapten Arh Bambang EP menyampaikan sekilas tentang Bela Negara dan dilanjutkan dengan acara hiburan malam. 

Danramil 04/Cengkareng: Kapten Arh Mardin

Ketua Mitra Jaya H. Sanusi Abdul Rahman (pojok kiri)
dan para pengurus bersama Danramil (tengah)

Aksi Peduli Pendidikan Nasional oleh Mahasiswa Trisakti

Jakarta, Newsistana.com

Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti Jakarta menutup Jalan Raya S. Parman, tepatnya di depan Kampus Universitas Trisakti, dalam aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kamis (02/05/2013).

Aksi blokade jalan tersebut membuat lalu lintas macet karena yang bisa dilewati kendaraan hanya menggunakan jalur busway. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Andre, turun tangan untuk membuka jalan 1 jalur lagi.

Mahasiswa Universitas Trisakti menuntut antara lain:

1.    Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi Kerakyatan untuk mengawal Agenda Reformasi.

2.    Tingkatkan mutu Pendidikan.

3.    Pendidikan HAM dimulai sejak dini.

4.    Bebaskan Pendidikan Indonesia dari Pendidikan Liberal.

5.    Pemerataan Pendidikan di semua wilayah.

Aksi Peduli Pendidikan Nasional ini untuk mewujudkan Pendidikan yang seadil-adilnya dengan mengembalikan kepada esensi yang sebenarnya. Pimpinan aksi ini Haris dari Fakultas Hukum semester VII.

Ketua Presma (Presidium Mahasiswa) Univeritas Trisakti, M. Irwan kepada Newsistana.com mengatakan “Sikap-sikap Mahasiswa Universitas Trisakti hari ini melihat kekwatiran kegagalan UN kemarin itu sebagai tanda bahwa bobroknya sistem pendidikan di Indonesia.”

“Kami dari Mahasiswa telah melakukan sebuah kajian dengan tuntutan antara lain: hapuskan UN, sistem pendidikan liberal dicabut dan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok,” tambah Irwan.

Sementara itu, Aparat keamanan mengawal ketat aksi unjuk rasa tersebut yang berlangsung 2 jam, sampai Mahasiswa membubarkan diri memasuki Kampus Universitas Trisakti.

FMKI-KAJ: Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Kebebasan Beribadah

Forum Masyarakat Katolik Indonesia  - Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) menggelar acara “Dialog Kebangsaan” yang bertema 'Menggugat Peran Negara dalam Kebebasan Beribadah' di Menara Citicon - Jakarta, Sabtu, (27/04).

Yang hadir diantaranya: Pdt. Torang P. Simanjuntak, Pdt. Palti H. Panjaitan, Herru Julianto, Frans Endang, Drs. Rudy Pratikno, Drs. Inggard Joshua, Prof. Adrianus Meliala, dan lainnya.

”Acara ini diadakan untuk menyadarkan pemerintah agar dapat lebih berperan sebagai pengayom masyarakat, termasuk kalangan yang kebebasan beragamanya sering terganggu,” kata Handoyo Budhisejati - Ketua bidang III FMKI-KAJ sekaligus Moderator.

"Negara nyaris selalu absen dalam menghentikan sederet pelanggaran kebebasan beribadah di tanah air," ujar Handoyo.

Lebih lanjut Handoyo menyatakan keprihatinan FMKI, mengutip catatan dari Setara Institute tentang kekerasan yang dialami kaum minoritas. Di tahun 2011 tercatat ada 244 kasus, dan angka itu meningkat menjadi 264 kasus di tahun 2012.

"Tentu masih banyak fakta dan kejadian lain yang luput dari perhatian media massa," ujarnya.

Ketua Umum FMKI-KAJ, Veronica Wiwiek Sulistyo menekankan pentingnya merawat satu Indonesia yang damai demi generasi yang akan datang.

"Tentu kita tidak ingin mewarisi yang terpecah-belah karena konflik pada anak cucu kita," kata Vero.

Lanjut Veronica, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat harus memastikan agar konstitusi dijadikan pegangan bersama. Tanpa itu, Indonesia yang satu dan damai hanya akan menjadi ilusi. (Agung Sovianto)

Nia Sjarifudin (Ketua Umum Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Handoyo Budhisejati, dan Zuhairi Misrawi (Direktur Eksekutif Moderate Muslim Society).

Peserta "Dialog Kebangsaan"

Peserta "Dialog Kebangsaan"

8 TUNTUTAN FMKI-KAJ

     Berdasarkan pantauan FMKI-KAJ (Forum Masyarakat Katolik Indonesia - Keuskupan Agung Jakarta) atas kehidupan dan perilaku kehidupan di dalam Negara, Pemerintahan, dan Aparatnya yang secara terus-menerus terjadi diskriminasi dan intoleransi terhadap kehidupan beragama; terus-menerus terjadi pembiaran atas tindakan radikal oleh sekelompok orang tertentu atas komunitas yang menjalankan keyakinan dan agamanya; serta ketiadaan teladan moral-spiritual dari sebagian aparat pejabat Negara/Pemerintahan dan para elite politik dengan terkuaknya perilaku koruptif dan amoral.

     

    Pemerintah dan Aparatnya terbukti gagal dalam menjalankan amanat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

   Ketua Umum FMKI-KAJ, Veronica Wiwiek Sulistyo menekankan pentingnya merawat satu Indonesia yang damai demi generasi yang akan datang. "Kami memiliki delapan poin tuntutan yang harus dipenuhi negara dalam menjamin kebebasan beribadah," kata Veronica di Menara Citicon Jakarta, Sabtu (27/04).

8 Tuntutan Forum Masyarakat Katolik Indonesia - Keuskupan Agung Jakarta:

1. Menjalankan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam mengayomi kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membedakan golongan, kelompok, keyakinan, agama yang berlandaskan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Membangun perilaku kehidupan dan keteladanan para pejabat Negara/ Pemerintahan,  Aparat yang baik selaras dengan nilai hidup dan akhlak bangsa;
3. Menghentikan sentimen yang terjadi akibat adanya perbedaan, keberagaman suku, agama dan ras yang sengaja diciptakan;
4. Menjamin seluruh warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan serta  memperoleh kemudahan fasilitas dalam menjalankan ibadahnya;
5. Menghentikan dikotomi agama, seperti agama resmi ataupun tidak resmi yang menimbulkan gesekan di dalam Masyarakat;
6. Menghentikan penggunaan agama menjadi dan/atau membiarkan agama sebagai alat pertarungan politik;
7. Secara tegas memberantas tindakan radikal yang tidak toleran dan diskriminatif; dan
8. Menindak tegas aparat penegak hukum dan para pelaku tindakan yang koruptif  dengan hukuman yang seberat-beratnya, tanpa pandang bulu, agar terbangun generasi Indonesia yang baru, berakhlak moral yang tinggi, cinta pada Bangsa, Negara dan Tanah Air Indonesia.

FMKI-KAJ meminta kepada tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk menanamkan dan memperkokoh kesalehan sosial, mengembangkan rasa saling menghormati antar umat agama dan penganut kepercayaan; mengembangkan dialog konstruktif antar umat agama dan penganut kepercayaan sampai ke tingkat akar rumput; dan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan merawat kehidupan yang adil dan beradab serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. (Agung Sovianto)